Bulan Berkunjung ke Jember 2009 tampaknya masih belum terlihat gerainya dibulan mei ini, padahal pencanangannya sudah dilaksanakan oleh bupati jember beberapa waktu yang lalu, seperti yang tertanam di wilayah barat alun-alun jember baliho besar dengan ukuran sepuluh meteran sudah menyapa dengan slogan selamat datang di jember.

Namun tampaknya masyarakat jember masih belum terusik dengan pencanangan BBJ 2009 yang ke 3 ini. Hal ini sebenarnya sudah direspon positif oleh Kepala Bagian Humas Sekkab. Jember. Melalui Kasubag. Hubungan kelembagaan, langsung menginstruksikan agar menyebarkan kembali brosur-brosur BBJ serta melakukan sosialisasi dengan mobil siaran keliling, dengan tujuan masyarkat jember segera merespon instruksi Bupati Jember untuk mempercantik lingkungannya dengan mamasang umbul-umbul.

Berdasarkan kiriman email dari humas pemkab jember ke infojember yang masuk, humas pemkab jember Kabag. Humas, Drs. Agoes Slameto, Msi, juga mengungkapkan bahwa BBJ ini bukan lagi secara keseruluhan menjadi teanggung jawab Pemkab, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat. Ini dibuktikan dengan adanya respon dari negara asing, misalnya suriname. Bahkan lanjut Agoes, beberapa saat yang lalu, Bupati Jember sempat menelpon dirinya dari tanah suci, yang menyatakan bahwa Media Jember terbina yang memuat BBJ tersebut sudah banyak di konsumsi oleh masyarakat Arab.

Ini artinya lanjut Agoes, BBJ itu bukan lagi milik Jember, akan tetapi milik bangsa Indonesia dan milik dunia.”wong event BBJ di jember itu sudah dikenal mancanegara lho dik,,Mosok masyarakatnya diam aja, pasif,,”ungkap Agoes. Oleh karena itu, melihat ketenaran BBJ yang sudah mendunia tersebut, Bupati Jember, MZA Djalal, melalui dirinya meminta agar masyarakat jember, dimanapun mereka berada sebagai tuan rumah seyogyanya memberikan apresiasi yang tinggi kepada event ini, sehingga tamu-tamu Jember tidak di kecewakan. Tegasnya. “yo,Mosok gawene Jember, Masyarakate meneng wae,, to”ungkapnya dengan Bahasa Jawa Kental. Di harapkan juga kepada para camat kota hendaknya proaktif untuk segera melakukan pengecatan tembok, pemasangan umbul-umbul, mengingat surat edaran Sekkab. Jember telah dilayangkan untuk seluruh camat se kab. Jember

nah.. kita sebagai warga masyarakat Jember hanya tinggal melihat kapan kira2 warga jember sudi merayakan, menikmati dan berpartisipasi dalam slogan AYO KE JEMBER.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Jember, R Hendroyono, mengatakan, langkah yang ditempuh Bupati Jember berupa penggratisan biaya KTP bagi masyarakat miskin penerima BLT dinilainya sangat tepat.

“Kebijakan yang dikeluarkan Bupati Jember untuk menggratiskan pengurusan KTP bagi warga miskin penerima BLT, yang selama ini belum memiliki KTP adalah sangat tepat,”
Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis bagi penerima Bantuan Tunai Langsung (BLT) ditindaklajuti, terhitung mulai diturunkannya kebijakan Bupati Jember pada hari Rabu (6/5). Proses pelayanannya, dilakukan secara regular dan kolektif, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
Proses pengurusan KTP dilaksanakan dengan sistem berjenjang. Mulai dari tingkat RT/RW dan kepala desa, lalu diurus ke tingkat kecamatan dan berakhir di tingkat kabupaten, dalam hal ini bakal ditangani oleh Dispenduk Capil. “Kepala desa akan menghimpun terlebih dahulu permintaan KTP gratis dari RTS, lalu secara bersama-sama akan diurus ke tingkat kecamatan dan kabupaten,” tandasnya.
“Pengurusan KTP ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat yang terbawah. Cara seperti ini akan mempermudah pihak kepala desa dalam melakukan validasi data terhadap penduduknya, yang benar-benar berstatus penerima BLT dan belum memiliki KTP,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, karena kebijakan ini hanya berlaku pada RTS penerima BLT yang tidak memiliki KTP. Maka, selain dari kalangan tersebut, pelayanan tidak berlaku. “Kebijakan ini khusus untuk RTS yang menerima BLT, selain dari itu tidak akan digratiskan,” tengaranya.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, mulai berlaku terhitung sejak hari Rabu (6/5). “Karena kebijakan ini baru berlaku sejak turunnya kebijakan Bupati Jember, maka sampai saat ini kita belum menerima data kiriman dari desa dan kecamatan terkait,” tambahnya.
Pengurusannya, kata Hendroyono, perlu dilakukan secepatnya mengingat KTP yang bakal digarap cukup besar jumlahnya. Lebih-lebih, realisasi pencairan BLT bertenggat waktu terbatas. Oleh karenanya, ia berharap penduduk bergegas mengurus KTP-nya lewat perangkat desa masing-masing.
“Kalau batasan waktu sementara ini memang tidak ada. Tapi data-data yang masuk ke Dispenduk akan kita kerjakan secepatnya sesuai dengan permohonan dan kemampuan,” tegasnya. Walau begitu, ia menandaskan, pengurusan KTP bersifat stelsel aktif. Maksudnya, penduduk harus bersikap pro aktif dalam mengurus dokumen penduduknya masing-masing.
sumber: humasjember